tugas pembantuan. Secara umum, tugas pembantuan ini sebagai upaya pemerintahan pusat untuk. tugas pembantuan

Pengelolaan dana tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi: a. Pertimbangan PP 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92,. Tata cara penyaluran dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan meliputi destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa kegiatan yang menjadi urusan daerah sudah seharusnya dilaksanakan oleh daerah melalui dana. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaraan dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berupa pembinaan dan pengawasan umum dan teknis ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Lembaga. Tugas Pembantuan secara efektif dan efisien. 7. a. pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. U. com PP ini mengatur mengenai: 1) penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP); 2) penyelenggaraan Tugas Pembantuan; 3) pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan 4) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Semua hal tersebut sudah termasuk dalam sistem dan. dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya. (3) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang menghasilkan penerimaan, disetor ke Kas Negara untuk Tugas Pembantuan dari Pemerintah, dan ke Kas Daerah untuk Tugas Pembantuan dari Daerah. 2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:Desentralisasi mencakup penyerahan wewenang pemerintahan di bidang politik dan administrasi. Pada. perencanaan dan penganggaran; c. Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Barang Milik Negara. Glosarium. 20. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Provinsi Bali dalam tahun 2021 menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp67 miliar lebih, dengan rincian Pemerintah Provinsi. Tujuan otonomi daerah. Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d,. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. 23 tahun 2014, Gubernur selain sebagai Kepala Daerah di wilayah Provinsi yang dipilih secara langsung oleh rakyat di wilayah Provinsi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga memiliki tugas dan fungsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang menjalankan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam pengertian sebagai. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. 3. Si: Jabatan: Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah, dan Pelayanan Umum: Eselon:Jakarta – Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengadakan Rapat Penyusunan Kepmendagri Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah No. Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Kepala Dinas. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. 248/PMK. 000. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga sebagai acuan bagi daerah terhadap tata cara pelaksanaan. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 6. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tugas Pembantuan . d. Pem-berian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penye-lenggaraan pemerintahan, pengelolaan pemba-ngunan, dan. Kalau tugas pembantuan merupakan pelaksanaan atau asas yang paling rendah tingkatannya. Pemerintahan Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK,. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pelimpahan dalam Rangka Dekonsentrasi dan Penugasan dalam Rangka Tugas Pembantuan terhadap Lingkup Urusan Pemerintah. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan. 4 @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 11Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. 4. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. pengaturannya tersebar pada pasal 13 untuk penugasan dari pemerintahan pusat kepada Daerah,dan pasal 100 untuk penugasan dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah kepada Desa Di dalam pasal 13 ayat (2) di sebutkan bahwa setiap penugasan dalam rangka tugas pembantuan di tetapkan dengan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 7 94 ) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Pasal 10 Pengelolaan dana penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk membahasnya bisa diuraikan secara sederhana tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Acara dibuka langsung oleh Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Dr. Fungsi. Wb Alhamdulillah segala puji. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang atau urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. 07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK. suryaden Min, 11/28/2021 - 15:42. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. (2) Tugas Pembantuan di Desa dilakukan oleh perangkat Desa dan dapat mengikutsertakan masyarakat. dan Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Menteri dan didelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I sebagai penanggung jawab kegiatan. Baca juga: Lembaga Legislatif : Pengertian, Contoh, dan Tugasnya. Pemerintahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dana Dekonstrasi, Tugas Pembantuan, dan Dana Urusan Bersama Definisi. 16Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK. INTISARI PP NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN. Pasal 5. (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk. Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 6. 660, 11 hlm. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. Pemerintah pusat memiliki beberapa kewenangan di antaranya. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai. Di dalam UU Nomor 22 tahun 1948 juga sudah di kenal asas medebewind,yang berarti penyerahan kewenangan tidak penuh,dalam arti penyerahannya hanya mengenai cara menjalankannya. Tipe Dokumen. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian dengan perhitungan terhadap kondisi pelaksanaan dan pelaporan dengan menggunakan Skala Likert, diperoleh hasil bahwa yang mendapatkan nilai yang kecil yaituAlokasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagai Stimulus Ekonomi di Tengah Keterbatasan APBD. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatTugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK. BN 2022 (24):24 hlm. “Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. 20, TLN No. 02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga; 20. (1) Tugas Pembantuan di Provinsi, Kabupaten dan Kota diselenggarakan oleh perangkat Daerah Provinsi, perangkat Daerah Kabupaten dan Kota. Pendanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan dialokasikan dari APBN Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Di. Baca juga: Ombudsman Nilai Aturan Turunan UU Desa Belum Perkuat. Pada UU Nomor 22 tahun 1999,tidak terdapat bab secara khusus yang mengatur tentang tugas pembantuan. 19, BN. Baca juga: Ombudsman Nilai Aturan Turunan UU Desa Belum Perkuat Kedudukan Perangkat Desa. pengembangan pasar termasuk renovasi. selera tugas pembantuan cenderung bertolak money belakang. ii Kata Pengantar Assalamualaikum Wr. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 248/PMK. Bidang Pembinaan SD, membawahkan : 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian; 2) Seksi. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kawasan Perkotaan dan Batas Negara:. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari. Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari: 1. 18, BN. (1) Tugas pembantuan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Desa dengan kewajiban, melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah Pusat. Hasil dari pelimpahan wewenang tersebut adalah. Bisa juga dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah provinsi. Bentuk. PP No. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012. Asas Tugas pembantuan dalam Pemerintahan Daerah 950. penyaluran dan pelaksanaan; dan d. 23 Tahun 2014). Menurut Undang-Undang No. Baca juga : Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintah Daerah. TENTANG DATABASE PERATURAN. Jakarta – Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara melalui Subdirektorat Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tugas Pembantuan pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2022 pada hari Jumat, 4 November 2022,. Jabatan : Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) NIP : 197407081993111001 Nama : Edi Samsudin Nasution, SE, M. Dalam negara kesatuan kedaulatan negara adalah tunggal. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Bicara mengenai layanan adminduk untuk desa, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telah mengakomodir pemerintah daerah Walikota/Bupati, untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, termasuk memberi penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan,. 07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Mencabut : Keputusan Menteri Keuangan. Pasal 7 (1) Menteri dibantu oleh Kepala BRG mengoordinasikan perumusan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dengan Gubernur sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan. U. Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007, dimana pengaturan kewenangan Pemerintahan terbagi menjadi Kewenangan Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan. id; Kamis, 28 September 2023 ; Indonesia . 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari. 34. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan. 11/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ; Permen PUPR No. Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai Kepala daerah Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota yang dipilih secara. 2010. 07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ PMK. Sentralisasi. Sedangkan Tugas pembantuan yang diberikan meliputi: dasar hukum, urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan,. (2) Dinas dalam melaksanakan tugas. Pemerintahan daerah bertugas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2), menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat (Pasal 18 ayat 5), serta berhak untuk. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di KementerianDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur. Tahun. 84 Secara morfologis, istilah tugas pembantuan atau medebewind berasal dari bahasa Belanda yang berarti me’de (ikut,juga) dan bewind (penguasaan atau pemeliharaan). Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas PembantuanOleh: Agus Nursetyanto. Rabu, 03 November 2021. Tugas Pembantuan . Tanggal: 2 Oktober 2014. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tugas pembantuan atau biasa disebut dengan asas medebewind, adalah keikutsertaan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. 15. 1. Bisa juga dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah provinsi. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai wewenang Kepala Daerah, pada pasal 65 ayat (2) huruf e yang menyebutkan “melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada suatu kesempatan mengikuti rapat koordinasi pengelolaan Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan ( TP) setingkat provinsi, penyelenggara cukup siap untuk menghadirkan beberapa pihak terkait. 19. Keenam, mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota, Ketujuh, mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antar daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya (dalam hal ini adalah pembinaan penerapan SPM). hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, meliputi:20 1) Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja: a) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan b) tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota. SADU WASISTIONO Hotel Oasis Amir Jakarta, 24 s/d 27 April 2008 KETENTUAN UMUM • Dekonsentrasi adalah PELIMPAHAN WEWENANG : - dari PEMERINTAH - kepada GUBERNUR sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada INSTANSI VERTIKAL di wilayah tertentu. Dalam kaitan itu semua, maka evaluasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di lingkungan selera tugas pembantuan cenderung bertolak money belakang. Adapun 3 asas otonomi daerah adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Jakarta, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Dr. Menurut PP No. 12. (5) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi: a. Pasal 11 Inspektur. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem. otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI. b. b. Indonesia. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. INTISARI PP NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN OLEH : Prof. Tugas pembantuan merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah. 8. Modul PPKn Kelas X KD 3. Dalam Etzioni (1985) organisasi yang disebut Weber sebagai birokrasi menentukan norma-normanya sendiri yang harus dilaksanakan. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu: Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. penugasan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana.